Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

KNRP: Reformasi Penyiaran Berjalan di Tempat

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menegaskan reformasi penyiaran di Indonesia berjalan di tempat karena kentalnya kepentingan ekonomi dan politik. Penegasan itu disampaikan KNRP dalam rilis Catatan Akhir Tahun 2017 yang dikirim ke teraslampung.com.Kamis (28/12/201),

“Dengan demikian, kepentingan publik yang semestinya lebih diutamakan dalam dunia penyiaran (karena frekuensi dimiliki oleh publik), akhirnya harus terpinggirkan karena kepentingan ekonomi-politik yang jauh lebih diutamakan,” tulis KNRP.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2017 tentang Penyiaran yang bertepayan dengan 15  belas tahun lalu pemberlakukan UU Penyiaran (UU 32/2002) itu, menurut KNRP masih banyak ketentuan dalam UU Penyiaran tidak terlaksana dengan baik.

“Reformasi penyiaran sebagaimana semangat UU Penyiaran 2002 tidaklah terwujud,” katanya.

KNRP mengangkat empat hal utama yang menjadi sorotan: Revisi UU Penyiaran, kinerja KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), kampanye politik, dan aksesibilitas penyiaran.

Menurut KNRP, revisi UU Penyiaran mulai dibahas Panitia Kerja DPR RI pada tahun 2015, hinggaakhir tahun 2017tidak menunjukkan kemajuan. Hingga kini Revisi UU Penyiaran  masih menjadi draf alias masih ama dengan posisinya di akhir tahun 2016.

KNRP mencatat dua hal utama tentang RUU Penyiaran: (1) proses penyusunannya yang tertutup dan (2) isi draf yang tidak mencerminkan demokratisasi penyiaran.

Menurut KNRP, dalam proses penyusunannya, DPR tertutup, tidak membuka ruang aspirasi bagi masyarakat. Draf yang disusun pun sulit diakses publik. Padahal, kata KNRP,keterbukaan sejak proses penyusunan UU memberikan jaminan bagi publik untuk mengikuti proses penyusunan kebijakan penyiaran yang jelas menggunakan frekuensi milik publik ini.

KNRP menyatakan tidak semua elemen publik pernah didengar aspirasinya dalam rapat dengar pendapat oleh DPR. Kelompok-kelompok masyarakat sipil tidak pernah diundang dalam rapat dengar pendapat oleh Komisi 1 DPR maupun Baleg. Inisiatif penyampaian aspirasi publik muncul dari masyarakat sendiri, seperti dari kampus-kampus dan berbagai kelompok masyarakat sipil. KNRP sendiri telah menyampaikan Rancangan Revisi UU Penyiaran versi KNRP pada bulan April 2017.

“Rancangan ini hanya dapat disampaikan secara tertulis kepada seluruh anggota Komisi I dan Baleg, karena permintaan KNRP untuk menyampaikan aspirasi langsung tidak ditanggapi DPR,”katanya.

Dicatat dari isi draf revisi UU Penyiaran, terdapat banyak pasal yang tidak mempertimbangkan kepentingan publik. Paling tidak, KNRP mencermati sejumlah ketentuan yang mencederai kepentingan publik, seperti: tentang digitalisasi, sistem siaran berjaringan (SSJ), KPI, kepemilikan lembaga penyiaran, lembaga penyiaran khusus, kuota iklan, dan iklan rokok.

Dalam hal digitalisasi, upaya perubahan pola mux-tunggal (single mux) yang pengelolaannya diserahkan kepada negara/pemerintah, yang telah disusun dalam draf RUU Penyiaran oleh Komisi 1 DPR RI, dianulir oleh Badan Legislasi DPR. Padahal sistem single mux yang diserahkan pada lembaga negara akan memperbaki tata kelola penyiaran yang lebih demokratis.

“Sebaliknya, sistem multi mux yang diusulkan Baleg dan diusung Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI) justru akan melanggengkan oligopoli industri penyiaran saat ini,” kata KNRP.

Pemerataan kesempatan produksi dan konsumsi penyiaran secara merata melalui sistem penyiaran yang demokratis seharusnya menjadi kewajiban lembaga penyiaran. Tetapi pada draf RUU Penyiaran versi Oktober 2017, justru pasal yang mengatur SSJ mengandung kontradiksi dengan memperbolehkan stasiun TV swasta memiliki perwakilan. Artinya bertolak belakang dengan prinsip SSJ, draf RUU ini melegitimasi sentralisasi penyiaran seperti yang sudah berlangsung saat ini.

Pasal-pasal yang mengatur kepemilikan pada draf RUU Penyiaran versi Oktober 2017 justru lebih mundur daripada pasal kepemilikan di UU Penyiaran 2002. Draf hanya mengamanatkan kepemilikan lembaga penyiaran swasta dibatasi dan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pertanyaannya, mengapa DPR tidak berani lebih tegas membatasi kepemilikan di RUU, dan melemparkan tanggung jawab ini pada PP?

Pengaturan ketentuan mengenai KPI dalam draf RUU Penyiaran justru makin melemahkan peran dan fungsi lembaga negara ini. KPI hanya diberikan kewenangan dalam hal isi siaran. Tidak itu saja, draf juga menghilangkan otonomi KPI Daerah (KPID).

Draf RUU Penyiaran ini juga memunculkan lembaga penyiaran jenis baru, yaitu Lembaga Penyiaran Khusus (LPKh). Lembaga ini memberi kesempatan kepada partai politik untuk memiliki lembaga penyiaran sendiri. Dapat dibayangkan, jika ketentuan mengenai LPKh ini pada akhirnya disahkan, maka ruang publik kita, khususnya di frekuensi penyiaran, akan dipenuhi dengan siaran-siaran politik. Keinginan DPR untuk memberikan izin penyiaran kepada partai politik ini patut kita tolak, karena frekuensi penyiaran adalah milik publik dan harus digunakan untuk kepentingan publik.

Draf RUU memberikan keleluasaan yang jauh lebih besar bagi lembaga penyiaran untuk menyiarkan iklan komersial, yakni kuotanya ditetapkan paling banyak 30 persen. Jumlah ini jauh lebih besar daripada UU Penyiaran 2002 yang menetapkan batasan hanya 20 persen iklan.

Baleg pada draf RUU versi Oktober 2017 menetapkan dibolehkannya iklan rokok dengan pembatasan tertentu pada media penyiaran. Padahal draf Komisi I sebelumnya melarang iklan rokok dalam media penyiaran. Dengan membolehkan iklan rokok disiarkan pada media penyiaran, Baleg telah menunjukkan keberpihakan yang besar hanya kepada industri media dan rokok. Dengan ketentuan ini pula, Baleg telah menetapkan dibolehkannya promosi/iklan produk berbahaya dan adiktif, Artinya, Baleg mengesampingkan kepentingan masyarakat luas dan tidak berkeinginan untuk melindungi anak dan remaja, yang selama ini menjadi sasaran promosi rokok.

 

KNRP memberikan rekomendasi agar (1) proses penyusunan RUU Penyiaran di tahun 2018 dan selanjutnya terbuka dan memberikan akses bagi publikuntuk menyampaikan aspirasi; (2) isi draf revisi UU Penyiaran konsisten pada komitmen untuk kepentingan publik dan demokratisasi.

Sumber berita : https://www.teraslampung.com/28/12/2017

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 41 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday101
mod_vvisit_counterYesterday69
mod_vvisit_counterThis week578
mod_vvisit_counterLast week455
mod_vvisit_counterThis month2025
mod_vvisit_counterLast month5483
mod_vvisit_counterAll days3694950

We have: 41 guests online
Your IP: 54.80.96.153
 , 
Today: Sep 21, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image