Portal Live Streaming
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Kominfo optimistis revisi UU Penyiaran akan mulus

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) optimistis pembahasan revisi Undang-undang (UU) Penyiaran akan mulus dijalankan.

"Posisinya sekarang sudah dibahas di Badan Legislasi dan dikembalikan ke Komisi I DPR. Setelah itu Komisi I DPR akan bahas kembali dengan pemerintah. Sejauh ini komunikasi kami bagus dengan mitra di DPR. Ini kan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional, tahun ini selesailah," ungkap Menkominfo Rudiantara di Indonesia LTE Conference, kemarin.

Diungkapkannya, ada isu utama pembahasan di revisi UU Penyiaran yakni soal digital dividen hasil dari digitalisasi. "Memang ada isu soal alokasi dari frekeunsi 700 MHz setelah migrasi dari analog ke digital. Kalau saya lihat dengan teknologi yang kian maju, lembaga penyiaran itu akan menjadi penyedia konten, penguasaaan frekuensi bagi mereka tak utama. Masalahnya masih ada juga yang menganggap menguasai frekuensi itu penting bagi penyiaran," ulasnya.

Seperti diketahui dari hasil migrasi TV analog ke digital menyisakan lowong di frekuensi 700MHz hampir 112 Mhz. Sekitar 20 MHz rencananya dialokasikan untuk keperluan di sektor kebencanaan dan pendidikan, sisanya komersial. Bagi operator telekomunikasi, frekuensi 700 MHz ideal untuk menggelar broadband.

Dalam dokumen soal Revisi UU Penyiaran versi 6 Februari 2017 terlihat memang isu digitalisasi sudah dibahas.

Hal itu terlihat dari definisi terbaru versi penyiaran di dokumen itu adalah kegiatan memancarteruskan, mengalirkan, dan/atau menyebarluaskan Siaran baik secara satu arah maupun interaktif melalui sarana pemancaran, pipa aliran, dan/atau sarana transmisi di darat, laut, udara, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui terestrial, kabel, dan satelit, serta menggunakan internet.

Sementara Lembaga Penyiaran adalah lembaga yang memproduksi dan memancarteruskan Siaran secara teratur dan berkesinambungan melalui  satelit, kabel, terestrial, dan internet.

Di  BAB V juga dibahas tentang Penyiaran dengan teknologi digital teresterial yakni Penyelenggaraan jasa Penyiaran dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

Di Pasal 13 Bab V dinyatakan  Pemanfaatan perkembangan teknologi digital dalam bidang Penyiaran ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyiaran dan kualitas tayangan siaran bagi masyarakat serta efisiensi frekuensi bagi negara.

Pada dokumen ini dinyatakan batas akhir penggunaan teknologi analog Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi paling lambat tiga tahun terhitung sejak diundangkannya undang-undang.

 

Dalam Pasal 16 dinyatakan pemerintah memberikan jaminan ketersediaan frekuensi bagi penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam. Pemerintah juga wajib menyusun cetak biru penyelenggaraan Penyiaran dengan teknologi digital jasa Penyiaran televisi, serta Model dan Tata Cara Migrasi Teknologi Analog ke Digital.(id)

Sumber berita: http://www.indotelko.com/18 Mei 2017

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 178 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2208
mod_vvisit_counterYesterday9792
mod_vvisit_counterThis week85548
mod_vvisit_counterLast week36057
mod_vvisit_counterThis month165174
mod_vvisit_counterLast month180782
mod_vvisit_counterAll days2875030

We have: 48 guests, 129 bots online
Your IP: 54.80.42.144
 , 
Today: Jun 24, 2017
Yogyakarta Tempo dl
image