Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Sejumlah Ormas Desak RUU Penyiaran Konsisten Larang Iklan Rokok

Puluhan organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau beraudiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informasi RI. Mereka menyampaikan masukkan terkait Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang dibahas di DPR. Secara spesifik koalisi ini mendukung draft terakhir DPR yang melarang iklan dan promosi rokok di penyiaran. Koalisi meminta pemerintah Menkominfo mendukung agar iklan rokok tidak diperbolehkan di media penyiaran.

“Minuman keras sudah jelas dilarang diiklankan di televisi, namun rokok masih diperbolehkan, meski dengan pembatasan waktu dan  selama tidak menampilkan wujud rokok dan orang yang sedang merokok” ujar Ketua koalisi Ifdhal Kasim yang juga mantan ketua Komnas HAM ini.

Menurut Ifdhal kondisi ini menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap larangan zat adiktif. Jelas itu merugikan perlindungan kesehatan masyarakat.

Sementara itu Deni W. Kurniawan, anggota koalisi dari Indonesian Institute for Social Development (IISD) menyatakan di berbagai belahan dunia pelarangan total iklan rokok terbukti efektif mengurangi konsumsi rokok.

“Penelitian yang dilakukan di 102 negara menunjukkan bahwa negara yang melarang promosi secara parsial menurunkan konsumsi hanya 1%, sementara pelarangan secara total promosi rokok akan menurunkan konsumsi rokok 9%” ujarnya menjelaskan. Sementara itu studi lain di 30 negara berkembang menunjukkan bahwa pelarangan sebagian menurunkan konsumsi per kapita sebanyak 13,6% sementara pelarangan total menurunkan konsumsi hingga 23,5%.

Virgo Sulianto perwakilan dari Pemuda Muhammadiyah menyatakan bahwa dalam konteks iklan rokok Indonesia sudah tertinggal jauh dari berbagai negara lain.

“Di banyak negara pengaturan rokok itu dilakukan pertama-tama dengan melarang iklan rokok. Indonesia ketinggalan beberapa langkah dari Negara lain” tambahnya.

Menkominfo, Rudiantara menyatakan belum menerima draft RUU Penyiaran baru karena pembahasan masih belum selesai di DPR. Selanjutnya Menkominfo menyampaikan bahwa pada prinsipnya RUU Penyiaran harus netral dan focus mengatur isu penyiaran. Meskipun begitu, UU penyiaran harus tunduk dan menyesuaikan kepada peraturan perundang-undangan di sektor lain yang sudah berlaku. Terkait rokok, jika UU Kesehatan sudah menyatakan rokok sebagai zat adiktif seharusnya diperlakukan sama seperti zat adiktif yang lain. Lebih jauh Rudiantara menyatakan jika pembahasan sudah melibatkan Kemenkominfo ia akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan.

Seperti diketahui saat ini DPR sedang membahas revisi UU Penyiaran yang masuk dalam prioritas prolegnas 2017. Dalam draft terakhir yang beredar, Panja DPR mencantumkan iklan sebagai salah satu tayangan iklan yang dilarang untuk disiarkan. Draft RUU ini saat ini dalam tahap harmonisasi di badan legislasi DPR.

 

Dalam kesempatan tersebut koalisi menyampaikan kertas kebijakan (policy paper) Perlunya melarang iklan rokok sebagai strategi untuk membendung perokok pemula. Koalisi melihat bahwa salah satu penyebab masih tingginya pandemi rokok di Indonesia karena kebijakan yang belum komprehensif, salah satunya belum melarang iklan rokok di berbagai media penyiaran.

Sumber berita: https://www.hidayatullah.com/2017/03/04/

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 180 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1199
mod_vvisit_counterYesterday2173
mod_vvisit_counterThis week1199
mod_vvisit_counterLast week21166
mod_vvisit_counterThis month62946
mod_vvisit_counterLast month106908
mod_vvisit_counterAll days3360122

We have: 53 guests, 128 bots online
Your IP: 54.81.6.121
 , 
Today: Oct 22, 2017
Yogyakarta Tempo dl
image