Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Ruang Publik jangan Dikuasai Segelintir Orang

ERA globalisasi ini, kebebasan pers menjadi hal penting bagi ma­syarakat agar diketahui publik.Sayangnya, di tengah upaya pers membantu KPU mewujudkan pemi­lu berkualitas, KPU mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, yakni lahirnya Peraturan KPU No 1 Tahun 2013 tentang Kampanye.

 

Meski aturan itu sudah dicabut, namun aturan itu telanjur membuat pihak media terusik karena ada sanksi pembredelan. Keterusikan insan pers soal PKPU No 1/2013 inilah yang dijernihkan KPU melalui diskusi antara KPU Sumbar dengan Forum Editor Sumbar di Hotel Grand Zuri Padang, Sabtu (18/5).

 

Dalam diskusi yang berlangsung sekitar 1 jam lebih itu, KPU Sumbar sengaja mengundang sumber “A1”, yakni Ketua KPU Husni Kamil Ma­nik, dengan harapan pers dan KPU bisa kembali satu visi menciptakan Pemilu 2014 yang berkualitas.

 

Namun, hal itu mendapat tangga­pan dari Pemred Harian Singgalang, Khairul Jasmi yang hadir dalam diskusi itu. “Sebagai media massa, kami tetap memberi ruang pada peserta pemilu untuk sosialisasi. Meski begitu, kami juga tahu bata­san-batasan yang harus kami laku­kan. Dengan adanya PKPU No 1 ten­tang Tata Cara Kampanye, sedikit ba­nyak mempengaruhi media,” sebut­nya.

 

Menanggapi itu, Husni Kamil Manik menjelaskan bahwa PKPU No 1/2013 itu sudah dicabut, dan media/pers tidak perlu khawatir dengan ancaman pembredelan itu. Sekadar diketahui, lanjut Husni, kebijakan itu tidak lain upaya KPU membatasi pemilik perusahaan media yang juga ter­catat sebagai caleg, memanfaatkan me­dianya untuk kepentingan pribadi.

 

“Suasana semacam itu jelas tidak bisa diterima peserta pemilu yang bukan pemilik media. Lebih dari itu, kondisi ini bisa membuat ketertiban umum terganggu. Ini yang jadi fokus KPU untuk membatasinya,” tegas Husni lagi.

 

Lagi pula, sebut mantan anggota KPU Sumbar tersebut, untuk meng­awasi jalannya aturan KPU itu, ditunjuklah Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Yang memantau cukup kedua lembaga ini. Sedangkan KPU hanya bertugas memantaunya saja,” jelas Husni.

 

Selanjutnya, Wakil Pemimpin Umum Harian Padang Ekspres, Sukri Umar meminta KPU Sumbar memberikan back-up data kepada tim seleksi yang tengah menyeleksi sejum­lah calon yang akan menjadi anggota KPU kabupaten/kota yang baru.

 

Menurut Sukri, back up data dari KPU itu cukup penting sebagai masu­kan bagi Timsel, sehingga dalam penen­tu­an calon komisioner baru bagi ka­bu­paten kota itu benar-benar kapabel.

 

Mendapati pertanyaan itu, komi­sioner KPU Sumbar, Mufti Syarfie menjelaskan tetap memberi masu­kan pada timsel dalam menyeleksi anggota KPU yang baru. “Memang untuk penetapan anggota baru itu, ada masa uji publik bagi peserta. Di mana segala masukan terhadap calon akan jadi bahan pertimbangan bagi timsel untuk meloloskannya,” sebut Mufti.

 

Namun perlu dipahami timsel, sebut Mufti, KPU Sumbar punya penilaian sendiri atas calon yang diseleksi timsel. “Contoh, bila di masa uji publik ada SMS masuk kepada kami, terkait salah satu calon anggota yang diuji timsel, itu akan diproses dan disampaikan kepada timsel bersangkutan untuk dijadikan per­timbangan,” jelasnya.

 

Ketua KPU Husni Kamil Malik menyebutkan, penyajian berita media di Sumbar mendorong kinerja KPU mendapat kepercayaan publik. “Ini yang menyelamatkan penye­leng­garaan pemilu di sini. Saya berharap me­dia tetap dapat meyakinkan pu­blik terhadap kinerja KPU,” ungkapnya.

 

“Pemberitaan media selama ini telah mendorong terselenggaranya pemilu dengan baik, khususnya di Sumbar,” tambah Ketua KPU Sum­bar, Marzul Veri. (***)

Sumber berita: http://padangekspres.co.id/21 Mei 2013

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 8 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday49
mod_vvisit_counterYesterday211
mod_vvisit_counterThis week495
mod_vvisit_counterLast week630
mod_vvisit_counterThis month1730
mod_vvisit_counterLast month2762
mod_vvisit_counterAll days3697417

We have: 7 guests, 1 bots online
Your IP: 54.196.26.1
 , 
Today: Oct 18, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image