Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
**************************************************************************************************

Duh! Tanah yang Dihibahkan ke RRI Malah Dijual

Keluarga Foenay, yang menghibahkan tanah seluas 8.029 meter persegi kepada Radio Republik Indonesia (RRI) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sangat kecewa karena tanah dijual kepada pengusaha.

Sebab, tanah itu dihibahkan untuk kepentingan RRI Kupang, bukan untuk kepentingan pribadi, lalu diperjualbelikan kepada pengusaha.

"Mereka meminta atas nama RRI Kupang. Kok jadinya atas nama pribadi dan diperjualbelikan? Kami sangat kecewa ulah oknum tersebut. Mereka tidak pernah bicarakan mau menjual tanah tersebut kepada orang lain," kata Kolan Foenay, salah satu ahli waris Eben Foenay, yang menghibahkan tanah itu kepada RRI Kupang pada 1960 silam, saat ditemui Pos Kupang di kediamannya, Selasa (13/11/2012) siang.

Kolan menceritakan, tanah keluarga Foenay dihibahkan kepada RRI sekitar 1960. Saat tanah dihibahkan, lanjutnya, ia diberitahu oleh orangtuanya, Eben Foenay dan Lasa Foenay, bahwa tanah dihibahkan untuk pengembangan RRI Kupang berupa pembangunan pemancar radio.

"Waktu itu pihak RRI hanya memberikan radio untuk kepentingan umum. Saat sore tiba, radio itu dihidupkan dan masyarakat mendengarkan ramai-ramai di rumah kami," kenang Kolan.

Menurutnya, keluarga Foenay sudah sering  menghibahkan tanah kepada pemerintah. Beberapa tanah yang dihibahkan kepada pemerintah.

"Tanah yang kami hibahkan tanpa ada ganti rugi apapun dari pemerintah," ujar Kolan.

Sekitar 2004, ungkapnya, tanah yang dihibahkan digugat perdata pihak lain.

"Perkara gugatan berlangsung dari 2007 sampai 2008, antara pihak lain dengan RRI Kupang. Hingga Mahkamah Agung (MA), pihak RRI tetap menang. Dengan demikian, sudah ada legitimasi hukum tanah itu sah milik RRI Kupang," tegas Kolan.

Selesai putusan MA, sekitar 2010, ia didekati Marsel Abineno, pegawai RRI Kupang; dan Gerson Tanuab, mantan Panitera Pengadilan Negeri Kupang.

Keduanya datang untuk membantu memperlancar proses pembuatan sertifikat atas tanah RRI Kupang.
Saat itu, sempat timbul tanda tanya di benak Kolan, sebab sertifikat yang diurus bukan atas nama RRI Kupang, melainkan atas nama Piter Amalo, mantan Kepala RRI Kupang.

Mereka meminta keluarganya memberikan pelepasan hak kepada Piter Amalo, tanda kutip sebagai Kepala RRI Kupang.

"Mereka menyatakan akan ada tukar guling lokasi tanah. Tukar guling itu untuk memindahkan lokasi pemancar yang lebih tinggi, kemungkinan di daerah Sikumana. Karena saya ragu, saya bertahan sekitar tiga minggu untuk tidak menandatangani surat pelepasan hak tanah tersebut," beber Kolan.

Beberapa minggu kemudian, Marsel Abineno datang lagi ke rumah Kolan, atas nama Kepala RRI Kupang.

Saat itu, Kolan meminta agar bertemu Piter Amalo, tapi Marsel menyatakan yang bersangkutan sakit. Dengan demikian, Marsel mewakil Kepala RRI Kupang.

"Mereka ke sini dengan alasan untuk kebaikan siaran RRI Kupang dengan merelokasi tempat pemancar, maka kami tanda tangan pelepasan hak," ucap Kolan.

Pelepasan hak tanah, terangnya, diberikan untuk RRI Kupang, bukan untuk individu. Tapi, setelah ia diperiksa polisi, Kolan kaget karena terbit lima sertifikat tanah seluas 8.029 meter persegi yang dihibahkan kepada RRI Kupang.

Lima sertifikat itu, dua atas nama Piter Amalo, dua atas nama Marsel Abineno, dan satu atas nama Gerson Tanuab.

"Saya kaget karena kami tidak pernah melimpahkan pelepasan hak itu kepada Marsel Abineno dan Gerson Tanuab. Kami memberikan tanah itu kepada RRI Kupang atas nama Piter Amalo," cetus Kolan.

Ia mengaku tidak tahu-menahu pelepasan hak itu kemudian dibuat sertifikat atas nama pribadi, lalu diperjualbelikan kepada pengusaha.

"Saya baru tahu tanah RRI Kupang yang kami hibahkan dijual kepada pengusaha, setelah saya baca koran di dalam pesawat. Lebih jelas lagi, setelah saya mendapat panggilan dari Polda NTT untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini," papar Kolan.

Saat menghibahkan tanah itu, keluarga Kolan tidak bernegosiasi untuk meminta ganti rugi. Penghibahan tanah keluarga kepada warga lain juga sudah biasa dilakukan keluarga Foenay, di Oepura dan Naikolan.

Lantas, apakah keluarga Foenay akan menuntut secara hukum kepada oknum-oknum tersebut? Kolan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang telah menangani kasus tersebut.

"Biar proses hukum berjalan, dan kami akan mengikuti perkembangannya," ujar Kolan. (*)

Sumber berita: http://www.tribunnews.com/2012/11/16/

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 64 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday617
mod_vvisit_counterYesterday8787
mod_vvisit_counterThis week15891
mod_vvisit_counterLast week18652
mod_vvisit_counterThis month35928
mod_vvisit_counterLast month78577
mod_vvisit_counterAll days3517300

We have: 63 guests, 1 bots online
Your IP: 54.226.227.175
 , 
Today: Dec 12, 2017
Yogyakarta Tempo dl
image