Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
**************************************************************************************************

KIDP Akan Gugat Pemerintah

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bersifat multitafsir, Koalisi Independen Untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) selanjutnya dalam waktu dekat mempertimbangkan menempuh jalur hukum, dengan menggugat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Bapepam LK, secara pidana maupun perdata.

KIDP menilai, implikasi perintah putusan MK adalah pemerintah harus mengembalikan frekwensi sebagai domain publik kepada negara dari praktek monopoli yang dilakukan segentir pemilik media bermodal besar.

Koordinator KIDP Eko Maryadi di Jakarta, Senin (15/10) menegaskan, KIDP akan menempuh 2 langkah guna menindaklanjuti putusan MK, yakni menggugat pemerintah secara pidana dan perdata atas pembiaran pelanggaran pasal pembatasan kepemilikan, dan larangan pemindahtanganan frekuenasi. Langkah kedua, lanjutnya, mengawal proses revisi UU Penyiaran di DPR agar lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

"Dua langkah ini yang akan kami tempuh, terutama menggugat pemerintah secara pidana dan perdata, baik Kemenkominfo, KPI maupun Bapepam Lk, dimana gugatan untuk ketiga lembaga itu akan dilakukan secara terpisah," katanya.

Eko menjelaskan, perintah MK dalam putusan uji materi UU Penyiaran menjadi dasar KIDP menggugat pemerintah, karena MK memerintahkan pemerintah untuk menjalankan UU Penyiaran secara konsisten, terutama menertibkan berbagai pelanggaran berupa praktik-praktik monopoli dan pemindahtanganan frekwensi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Putusan MK walau menolak gugatan KIDP, namun justru mendukung substansi gugatan bahwa tidak ada multitafsir atas UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Bahwa pemerintah harus tegas melarang segala praktek monopoli kepemilikan lembaga penyiaran swasta, melarang memindahtangankan izin penyiaran dan mendukung diversity of content dan diversity of ownership," MK sekaligus menggugurkan klaim pemerintah dan pengusaha bahwa UU Penyiaran bersifat multitafsir sebagai pembenaran atas praktek monopoli dan pemindatanganan frekwensi," tegasnya.

MK juga memerintahkan pemerintah untuk segera menelusuri besaran kepemilikan saham lembaga penyiaran swasta. Menurut MK, pelanggaran-pelanggaran seperti ini terjadi karena pemerintah membiarkan UU Penyiaran dilanggar para pengusaha media.

"Jika terjadi penyimpangan dalam tataran praktik, maka itu bukan masalah konstitusional, melainkan norma hukumnya dilanggar. Karena itu, pemerintah harus menegakkan UU Penyiaran dan aturan pelaksanaannya secara konsisten.," demikian putusan MK. (Rully)

Sumber berita: suarakarya-online.com| 16 Oktober 2012

Last Updated (Tuesday, 16 October 2012 13:36)

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 54 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday600
mod_vvisit_counterYesterday8787
mod_vvisit_counterThis week15874
mod_vvisit_counterLast week18652
mod_vvisit_counterThis month35911
mod_vvisit_counterLast month78577
mod_vvisit_counterAll days3517283

We have: 53 guests, 1 bots online
Your IP: 54.226.227.175
 , 
Today: Dec 12, 2017
Yogyakarta Tempo dl
image